Tanggung jawab yang dipikul oleh mahasiswa tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi. Karena mahasiswa memiliki posisi penting sebagai pejuang terdepan dalam perubahan bangsa Indonesia. Tidak sedikit mahasiswa yang tidak mengerti tentang apa sesungguhnya tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa.

Tri dharma perguruan tinggi mencakup 3 hal penting yang harus dikembangkan oleh para mahasiswa. Yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain sehingga harus diterapkan secara bersama. Masing – masing juga memiliki tugas, pokok dan fungsinya yang sama dan saling menunjang sehigga tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya.

Peran mahasiswa dalam aktualisasi tri dharma perguruan tinggi sangat di perlukan. Karena mahasiswa diharapkan untuk menjadi mahasiswa yang lebih termotivasi dan sadar bahwa betapa pentingnya peranan kita sebagai mahasiswa untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Ayok! Menjadi mahasiswa yang lebih bijak dalam berfikir dan bergerak.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengembangkan skill mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNUGHA dalam bidang komunikasi dan pengelolaan informasi. Sesuai dengan tema yang diusung yaitu ‘Mengembangkan Skill Komunikasi dan Informasi Melalui Website’.

Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 23-24 Desember 2021, tepatnya hari Kamis dan Jumat pada jam 09.00 sampai selesai. Yang dilaksanakan di gedung 2 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ruang F.2.

Pada hari pertama dilaksanakan penyampaian materi penulisan artikel oleh Bapak Priyo Anggoro M.M. Tidak hanya belajar materi, peserta pelatihan juga melakukan praktik menulis artikel secara individu.

Priyo Anggoro menyampaikan “Peran mahasiswa dalam pengawalan media sangat penting, karena kemajuan peradaban suatu bangsa tidak lepas dari pers dan jurnalistik yang konstruktif. Sehingga mahasiswa harus meng upgrade dirinya menjadi lebih mumpuni dalam menulis dan menyajikan informasi”.

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari semester 1 sampai semester 5. Khususnya tim Media dan Publikasi EP UNUGHA. Sebelum acara dimulai, kaprodi Ekonomi Pembangunan yaitu Ibu Mutia Pamikatsih M.E,Sy juga ikut hadir dan memberikan sambutan.

Dalam sambutannya Ibu Mutia Pamitkasih menyampaikan “Mahasiswa sebagai agen perubahan harus bisa mengawal perubahan sosial, terutama menyelami dunia pemberitaan dan penulisan. Karena perkembangan digitalisasi teknologi merambah juga oada digitalisasi informasi”. Jelasnya.

Panitia acara ini diketuai oleh Ruslina Baeti selaku pengurus HMPS Ekonomi Pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pengembangan kemampuan mahasiswa yang diharapkan nantinya mahasiswa dapat mengelola website dan sosial media di Prodi Ekonomi Pembangunan.

Kasus-kasus yang terjadi selama ini sangat berkaitan erat dengan relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen. Kondisi seperti ini membuat keadaan korban akan lebih rentan. Misal, dilaporkan balik oleh si pelaku jadi kasus pencemaran nama baik, ancaman nilai akademik, dan bahasa senioritas.

Menuai pro kontra, penolakan Permendikbud PPKS dengan asumsi pelegalan seks bebas atau melegalkan perzinaan bukanlah sebuah solusi dalam menyelesaikan Kekerasan Seksual di Kampus.

“Tapi peraturan tersebut kan berarti melegalkan perzinaan di lingkungan perguruan tinggi. di dalam aturan tersebut mengandung frasa persetujuan hubungan seksual”.

Mendukung seks bebas dalam arti hubungan seksual dengan konsensual, mendukung perilaku seks yang bertanggung jawab. Hubungan seks yang tidak konsensual berarti pemerkosaan, berarti ada korban dan pelaku. Pelaku di sini harus ditindak secara tegas.

Resiko dalam berhubungan seks itu kehamilan yang direncanakan atau kehamilan yang tidak direncanakan atau bisa jadi penyakit menular seksual. Maka pada saat berhubungan seks lalu perempuan mengalami kehamilan yaa bertanggung jawab. Termasuk jika hubungan seks tersebut beresiko menularkan penyakit.

Makna dari persetujuan hubungan seksual tersebut tidak bisa diartikan secara harfiah. Persetujuan hubungan seksual ini bukan berarti hanya sekedar melakukan seks bebas lalu selesai. Ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri (otoritas tubuh). Dengan memahami “tanggung jawab” maka setiap individu tidak akan gegabah memberikan persetujuan.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Permendikbud terkait dengan hubungan seksual di luar nikah hingga norma agama lainnya tentang seksualitas bukan berarti dilegalkan.

Jelas, saya mendukung Permendikbud Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS). Sudah seharusnya kampus sebagai institusi pendidikan menjadi ruang aman bagi siapapun.

Cukup sudah membawa bawa politik identitas, jika masih ragu karena sanksi pidananya cuma dari regulasi Peraturan Mentri, maka segera sahkan RUU PKS, bukan versi RUU PKS yang sudah diobrak-abrik.

Dalam Laporan Progam kerja dari Demisioner Divisi Advokasi PPMI, LPM Dialektika UNUGHA Cilacap berharap agar kepengurusan PPMI selanjutnya dapat ikut serta dalam mengawal isu Keterbukaan Anggaran dan Setiap LPM juga dapat mengawal Anggaran di setiap daerah nya masing-masing.

“Anggaran itu untuk Meningkatkan pelayanan kesehatan, memajukan pendidikan, serta kesejahteraan rakyat, mulanya penting bagi Mahasiswa terlebih Pers Mahasiswa untuk turut serta dalam mengawal anggaran di setiap daerahnya,” Papar Faiz Cimunk dari LPM Dialektika.

Peran Pers mahasiswa juga sebagai pengawal kebijakan Kampus maupun Pemerintahan, menurut Lubis dari LPM Keadilan Fakultas Hukum dari (UII) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta “Mari kita LPM bersama-sama turut mengawal isu tentang keterbukaan anggaran kerena itu juga dijamin tentang asas keterbukaan anggaran”.

Dari SEKJEN PPMI terpilih Primo dari LPM Satu.Kosong, (ITS) Insitut Teknologi Sepuluh November Surabaya juga akan turut serta dalam pengawalan isu tentang keterbukaan anggaran ” isu tentang keterbukaan anggaran akan dikawal secara penuh karena itu menyakut tentang kesejahtaraan masyarakat dan PPMI akan turut hadir dalam mengawalan isu anggaran agar dapat menunjukan bahwa insan PPMI itu ada di samping masyarakat,” Tutur Primo Sekjen PPMI Nasional.

“Tujuan utama anggar­an yakni untuk kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, khususnya para gubernur, bupati, dan wali kota. Korupsi besar-besaran dan penyalahgunaan anggaran di daerah harus dihentikan oleh mahasiswa terutama pers mahasiswa,” Pungkas Faiz Cimunk LPM Dialektika Unugha Cilacap.

Sebagaimana kita ketahui selama pandemi Covid-19 di Indonesia, anak-anak merupakan kelompok yang sangat terdampak. Anak-anak mengalami berbagai macam persoalan, salah satunya perkawinan anak yang semakin meningat drastis di berbagai daerah Jawa Tengah.

Tahun 2019 tercatat ada 2.049 kasus perkawinan anak, dan melonjak kira-kira 630 persen menjadi 12.972 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, dari Januari-April sebanyak 4.472 anak telah mengajukan dispensasi kawin.

Perkawinan anak banyak terjadi dibeberapa wilayah Jawa Tengah di antaranya Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Berdasarkan penelitian, faktor penyebab meningkatnya perkawinan anak yakni ekonomi atau kemiskinan, sosial budaya masyarakat, pendidikan, dan kehamilan yang tidak direncanakan.

Melalui peringatan HAN, Komunitas Perempuan Cilacap ([a]puancilacap.id) berharap pemerintah khususnya Kabupaten Cilacap dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk menekan peningkatan perkawinan anak sebagai kepedulian terhadap anak-anak di Kabupaten Cilacap.

Selain itu HAN juga harus dapat dijadikan momentum untuk memberikan edukasi bahaya dari perkawinan anak kepada semua warga di Kabupaten Cilacap, baik orang tua, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Edukasi dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media online.

Dengan dukungan keterlibatan dari berbagai unsur baik pemerintah, komunitas, media massa, dan akademisi akan menjadi gerakan yang lebih masif dalam berkampanye tentang bahaya perkawinan anak guna menekan angka peningkatan perkawinan anak.

Untuk itu, dalam momentum HAN Tahun 2021 dalam tema Anak Terlindungi Indonesia Maju yang dimaksud dapat terwujud dengan terlindungnya anak-anak di Cilacap dari perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan reproduksi, kematian pada ibu hamil, pendidikan dan pola pengasuhan terhadap anaknya kelak.

Persoalan perkawinan anak merupakan permasalahan kultural yang tidak bisa diselesikan sendiri oleh pemerintah, diperlukan koordinasi dan kerja sama besar semua pihak agar optimal dalam melakukan pengawasan, serta pentingnya upaya pencegahan perkawinan anak hingga level terecil dalam masyarakat.

Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan atau kehamilan.

Oleh : Rinda Rachmawati, S.Pd (Puan Cilacap) – Hari Anak Nasional 2021

Demikian dengan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lainnya. Hal ini berarti, pendidikan diharapkan dapat menggerakkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas keberadaannya serta mampu berpartisipasi dalam gerak pembangunan.

Terdapat banyak komponen yang dapat meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan, di antaranya adalah guru, bahan ajar, kondisi lingkungan dan metode 12 mengajar yang digunakan. Dari berbagai komponen tersebut guru memegang peranan yang sangat penting.

Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan karena hubungannya yang sangat dekat dengan anak didik dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah.Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks terhadap pencapaian tujuan pendidikan, dimana guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan, memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Namun, guru juga dituntut untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi teladan bagi siswa.

Diantara keseluruhan komponen pada sistem pembelajaran di sekolah dasar terdapat komponen yang paling esensial dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu guru.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik.

Dalam upaya meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk pencapaian keberhasilan pendidikan.

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Sulistyorini, 2001).

Sehingga yang dimaksud dengan kinerja guru merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antara lain adalah tingkat penghasilan dan gaji. Beberapa permasalahan yang tengah dihadapi guru saat ini terkait dengan masalah kesenjangan, salah satunya disebutkan permasalahan mengenai kesenjangan antara guru pegawai tetap dan guru pegawai tidak tetap atau honorer yang tidak seimbang dengan tuntutan kerja.

Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat sebagai PNS oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan guru tidak tetap merupakan pengajar dan tenaga pendidik yang bekerja di instansi pemerintah yang dibayar oleh sekolah dengan menghitung jumlah jam mengajarnya.

Pada prinsipnya guru memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Hanya saja potensi yang dimiliki guru untuk berkreasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat diluar pribadi guru.

Guru tetap (PNS) dengan guru tidak tetap memiliki kesamaan kewajiban mengajar selama 24 jam dalam seminggu namun tingkat penghasilan mereka sangat dibedakan. Tingkat kesejahteraan guru memang kurang mendapat perhatian dengan posisinya yang semakin marjinal dan masih sering terjadi kontraversi.

Ada salah seorang guru tidak tetap mengatakan, bahwa diangkat menjadi PNS bukanlah segala-segalanya. Namun, status PNS adalah segala-galanya bagi guru bantu untuk semakin profesional.

Demikian pula, bahwa gaji yang 5 diterima oleh guru juga dirasakan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Guru SD lebih memiliki tantangan jika dibandingkan dengan guru sekolah menengah, dimana sebagai seorang tenaga pengajar sekolah dasar, guru harus melakukan proses pembentukan awal seorang anak ketika anak tersebut mulai mengenyam bangku pendidikan formal untuk yang pertama kalinya. Selain itu sebagaimana di sekolah pada umumnya, sebagian besar pegawai di sekolah dasar adalah guru.

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa terdapat beberapa guru tidak tetap baik itu guru kelas maupun guru Pendidikan Jasmani di SD dalam pembelajaran belum sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Selain itu, diketahui dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa prosentase kehadiran guru tetap dan tidak tetap selama jam mengajar di sekolah relatif sama karena kesamaan tugas di antara keduanya yaitu sebagai tenaga pengajar yang berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya.

Namun, ada pula pernyataan yang menyatakan bahwa guru tidak tetap lebih rajin dan lebih serius dibandingkan dengan guru tetap.

Lebih lanjut dijelaskan hal tersebut dikarenakan sebagai guru tidak tetap, mereka memiliki harapan dan motivasi untuk bisa diangkat menjadi guru tetap atau guru PNS.

Selain itu mulai tahun 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik terhadap guru tetap maupun guru tidak tetap, harus memenuhi 24 jam mengajar selama satu minggu. Namun, pemerintah tidak mengimbangi dengan besarnya insentif yang diterima.

Guru tetap yang memiliki tingkat penghasilan di atas guru tidak tetap, tetapi kinerja antar keduanya hampir sama. Bahkan sebagai seorang guru tetap, mereka lebih berani untuk sering absent mengajar.

Berdasar teori di atas Guru Tetap dengan kondisi yang lebih baik, seharusnya memiliki kinerja yang lebih menonjol jika dibandingkan dengan guru tidak tetap.

Namun, kenyataan menunjukan bahwa Guru Tidak Tetap dengan insentif serta fasilitas yang jauh di bawah guru tetap, memiliki tingkat kinerja yang sama, atau justru lebih baik dibandingkan dengan guru tetap.

Penulis: Elza Rahmi Maharani (Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan)

ibunda korban, Rusmini tak kuasa dan menangis dengan histeris pada saat itu dan lantas ditenangkan oleh sanak saudara dan tetangga.

Tak hanya ibunda korban, avah kandung korban juga tak kuasa dan menangis, manakala ambulance datang membawa jasad puteranya tersebut.

Jasad pemuda berusia 24 tahun bernama Doni Saputra itu untuk selanjutnya disholati dan ditandu untuk dimakamkan di pemakaman umum di Ciguling, Cilopadang, Majenang.

Diketahui, Korban sebelumnya bekerja di Bekasi di salah satu minimarket dibilangan Bekasi.

Dony merupakan korban pembunuhan yang cukup sadis dengan cara dimutilasi oleh pelaku yang notabene masih berusia 17 tahun dan bekerja sebagai Pengamen Jalanan, alias Manusia Silver.

Tubuh korban dipotong beberapa bagian dan dibuang di lokasi berbeda diwilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat (jabar). Namun kemudian Polisi dari Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya berhasil dengan cepat menangkap tersangkanya.

Menurut tetangga korban, Doni merupakan sosok yang pendiam, mereka juga ketika mendengar kabar pembunuhan sadis lantas mengutuk keras tindakan pelaku.

Berdasarkan riwayat pendidikan Korban, ia termasuk anak yang pandai, pasalnya tidak banyak orang yang bisa masuk SMA Negeri 1 Majenang, apalagi jika nilainya jelek.

Sedangkan dari Pihak keluarga mengaku telah mengikhlaskan apa yang dialami putera mereka.

Berdasarkan keterangan yang dirilis, 2 hari kedepan dimulai kamarin hari Sabtu, 10 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB – Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB, wilayah perairan tersebut berpotensi terjadi gelombang tinggi.

Wilayah perairan yang berpotensi mengalami hal tersebut yakni di Perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran Jawa Barat (jabar).

Perairan Cilacap, Kebumen, Purworejo Jawa Tengah (jateng) dan perairan D.I.Y (Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan geloombang tinggi di sekitar wilayah tersebut. Info demikian itu, harap diperhatikan. Adapun resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Himbauan pun diberikan agar masyarakat dan yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter). Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter).

Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter). Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.” Tegas BMKG.

Wilayah perairan yang terdampak gelombang tinggi ini antaranya Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar) dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pola Angin di wilayah Indonesia umumnya dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan 5 – 25 knot. Kecapatan angin tertinggi terpantau di Pulau Enggano, Perqiran barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya peningkatan gelombang tinggi di wilayah tersebut.

Dari prakiraan tersebut, perairan yang terdampak gelombang tinggi di Jawa Barat yakni di Perairan Sukabumi – Cianjur, Garut Pangandaran, Samudera Hindia Selatan Jawa Barat.

Di Jawa Tengah, Perairan Cilacap, Kebumen – Purworejo, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah. Serta perairan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

BMKG Cilacap melalui siaran tertulisnya, menyatakan bahwa dengan adanya potensi gelombang tinggi tersebut, maka pihaknya mengingatkan tentang resiko terhadap keselamatan pelayaran. Himbauan pun diberikan agar masyarakat dan yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter). Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter).

Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter). Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.” Tegas BMKG.

Kebumen juga demikan, ada pantai Menganti, Petanahan, begitu juga Purworejo. Diketahui, bahwa perairan selatan ini meliputi sejumlah wilayah dari mulai D.I.Y. (Daerah Istimewa Yogyakarta), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar).

Untuk wilayah Jawa Barat, Sukabumi, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran memiliki pantai yang juga kerap dikunjungi wisatawan.

Pangandaran misalnya, pantai ini pun cukup di kenal, di tambah lagi dipopulerkan melalui lagu yang dibawakan oleh Doel Sumbang.

Oleh sebab itu, maka Jurnal Online ingin memberikan informasi terkait Prakiraan Gelombang Tinggi di Wilayah Perairan Selatan Jawa.

Berdasarkan rilis Stasiun meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, bahwa Minggu 20 September 2020 s/d Selasa 22 September 2020 potensi gelombang tinggi diwilayah perairan selatan jawa berkisar 1 – 4 meter.

Kondisi tersebut juga dibarengi dengan tiupan angin dari Timur Laut ke Tenggara dengan kecepatan 4 – 25 knot.

Info demikian itu, harap diperhatikan. Adapun resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Himbauan pun diberikan agar masyarakat dan yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter). Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter).

Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter). Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.” Tegas BMKG.