Tercatat pada bulan ini ada peningkatkan 3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta.

Tidak hanya itu ekspor khusus CPO dan produk turunannya meningkat dari 2,77 juta ton pada Februari terkerek menjadi 2,78 juta ton pada bulan Maret.

Dikutip dari data resmi GAPKI, peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia terlebih di negara Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

Data tersebut diperoleh dari rilisan KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA pada laman website terkait.

Peningkatan produktivitas CPO ini juga berkaitan dengan produktivitas buah dilapangan.

Milahat Produktivitas ini juga dipengaruhi oleh banyak hal yang terkait dengan teknis yang ada dilapangan antara lain;

Proses pemupukan, pemaggulangan penyakit dan hama tanaman, dan teknis yang lainya seperti penggunaan tanaman penutup tanah atau yang bisa disebut Legume Cover Crop (LCC).

Tanaman ini sengaja ditanam sebagai media untuk menjaga dan perbaikan sifat tanah, Akar tanaman ini dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dan membentuk bintil akar.

Rhizobium berperan dalan pengikatan nitrogen dari udara atau dengan kata lain dapat meningkatkan nitrogen dalam tanah.

Meningkatnya kandungan Nitrogen dibandingkan tanah awal disebabkan karena adanya simbiosis bakteri yang terdapat pada bintil akar tanaman legum ini.

Dimana bakteri yang berada pada bintil akar ini mampu mengikat N dari udara dalam jumlah yang besar.

Penanaman tanaman penutup tanah (TPT) atau legume cover crops (LCC) berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah terhadap penyinaran langsung sinar matahari.

Selain itu, dapat melindungi tanah dari tetesan langsung air hujan, mengurangi aliran permukaan dan menjaga kelembaban tanah serta menambah kesuburan tanah (sebagai pupuk hijau).

Selain itu, tujuan penanaman LCC pada perkebunan kelapa sawit, guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit lebih optimal, khususnya dalam menciptakan lingkungan mikro yang lebih baik.

Lingkungan mikro mencakup keadaan tanah dan iklim di sekitar tanaman kelapa sawit.

Pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit yang baik idealnya akan menghasilkan tanaman yang memiliki produktivitas yang optimal.

Tema Hari HAM ke-72 tahun 2020 diambil dengan melihat kondisi pandemi COVID-19. di mana krisis COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kesenjangan lainnya.

Masalah kemanusiaan merupakan masalah global yang melampaui batas-batas etnik, ras, maupun ideologi. Sikap penolakan terhadap segala bentuk deskriminasi, ketidakadilan, penindasan, dan pemaksaan kehendak merupakan hal yang dimiliki oleh bangsa, suku, agama, dan kelompok manapun di seluruh penjuru dunia.

Sedari awal Islam menentang penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Qabil, putera Nabi Adam AS., disebut orang yang durhaka karena telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, Habil. Ia telah merampas hak saudaranya itu untuk hidup. Hal-hal semacam ini kita lihat dalam rentang sejarah manusia dari waktu ke waktu.

Feodalisme yang pernah berkembang di Eropa berabad-abad yang lalu yang secara historis formal ditandai dengan dimulainya sistem fief, yang membeda-bedakan derajat dan hak manusia atas dasar kekuasaan dan tanah, mendapatkan penentangan secara gradual dengan timbulnya kesadaran akan nilai-nilai keadilan.

Munculnya tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, Hobbes, John Lock, David Hume, Jaques Rousseau, Immanuel Kant, dan lain-lain merupakan bukti adanya kesadaran dalam diri manusia akan pentingnya persamaan derajat di antara mereka.

Revolusi Inggris yang pertama (1640 M-an), disusul dengan Revolusi kedua (1688 M), hingga Revolusi Perancis (1789 M) merupakan bukti adanya kesadaran umat manusia untuk menghapus segala bentuk ketimpangan, absolutisme, penindasan, dan lain sebagainya yang membedakan derajat manusia dari segi kepemilikan kekayaan, keturunan, kebangsawanan, kekuasaan, dan lain sebagainya.

Jauh sebelum itu, Piagam Magna Charta (1215), Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776 M) telah menyuarakan gagasan persamaan, persaudaraan dan kekebasan. Jauh sebelum itu, Nabi Musa dengan segala pengorbanannya berupaya membebaskan bangsa Israel dari penindasan Firaun! Nabi Yunus rela terjun ke laut demi keselamatan umatnya yang ada di perahu! begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW yang dengan segala pengorbanannya berhasil menciptakan masyarakat madani (civilized sosiety).

Sejalan dengan kemajuan pola pikir umat manusia, masalah HAM mulai menjadi perhatian serius. Setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 10 Desember 1948 terjadi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Right (UDHR), disusul kemudian dengan International Convenant Economic and Cultural Right (31 Januari 1976), dan International Convenant on Civil and Political Right (23 Maret 1976).

Persoalannya kemudian adalah, sebagian masyarakat Islam –mengingat deklarasi-deklarasi tersebut dipelopori oleh bangsa-bangsa Barat-, justru melihat itu sebagai al-ghazw al-fikriy atau invasi kultural terhadap negara-negara dunia ketiga (Said Aqil, 1999: 97).

Benarkah demikian? Untuk memahami hal ini, barangkali kita perlu melihat dinamika yang berkembang pada masyarakat Islam secara global. Dinasti Islam di Spanyol (Andalus), mengalami kehancuran total ketika tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang oleh para sejarahwan dianggap sebagai titik awal dari kemunduran umat Islam dan kemajuan Barat.

Ketika di abad ke-18 Napoleon Bonaparte dan pasukannya melakukan ekspansi ke Mesir, umat Islam seolah didasarkan oleh kondisi itu. Maka muncullah kemudian apa yang disebut upaya pembaruan pemahaman Islam atau (tajdîd). di kalangan umat Islam, terjadi tarik-menarik tentang konsep tajdîd ini.

Sebagian kalangan memandang bahwa pembaharuan merupakan proses menghidupkan kembali praktek-praktek keberagamaan lama yang telah sirna ditelan zaman. Para pembaharu (mujaddidûn) bertugas mengembalikan praktek keberagamaan umat terdahulu (tradisionalis) dan menghidupkannya di zaman sekarang (modernitas) dengan tetap mempertahankan metode-metode klasik.

Sedangkan yang lainnya, mengartikan tajdîd sebagai sebuah gerakan rekonstruksi pemahaman Islam dan gerakan inovasi terhadap cara keberagamaan. Versi kedua ini lebih bersifat progresif dan prospektif. (Amin Al-Khulli, 2003:36).

Keduanya itu, mengandung kekeliruan mendasar. yang pertama mengandaikan bahwa Islam harus ditampilkan sedemikian rupa tanpa perubahan. Menurut kelompok ini, yang harus dilakukan adalah pemurnian (purifikasi), dan pengembalian “tampilan Islam” (islamic performance) yang mewarnai generasi-generasi pendahulu, tanpa berfikir tentang relevansi dan tanpa mempetimbangkan dialektika perkembangan persoalan hidup kemanusiaan.

Sedangkan yang kedua, terkesan mengeksekusi agama untuk tampil sebagai ideologi gerakan yang secara praktis memberi jawaban-jawaban persoalan kemanusiaan.

Jika pembaruan yang over-progressive ini dipaksakan, maka universalitas dan eternitas ajaran Islam semakin kabur dari waktu ke waktu.

Di sinilah paham moderat dan inklusif “al-muhâfazhah ‘ala al-qadîm ash-shâlih wa al-akhdz bi al-jadîd al-ashlah” yang menjadi prinsip paham Ahlussunnah Waljama’ah menemukan relevansinya.

Namun, semuanya itu tentu saja harus didasari oleh upaya yang serius terhadap masalah-masalah yang berkembang. Upaya-upaya penegakan HAM merupakan masalah global dan tugas manusia secara keseluruhan yang tentu saja harus mendapatkan respons serius dari agama (baca: Ahlussunnah Waljama’ah).

Kenyataan bahwa setiap kelompok, bangsa, ideologi, maupun agama manapun di seluruh penjuru dunia untuk menggaungkan perjuangan demi penegakan dan pemenuhan HAM seharusnya menjadi momentum bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang jauh dari penindasan, pertumpahan darah, kekerasan, dan kezaliman. Al-Quran sendiri dengan tegas menyatakan bahwa menghalang-halangi upaya penegakan keadilan merupakan perbuatan orang-orang kafir.

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka ‘gembirakanlah’ mereka dengan siksa yang pedih” (QS. Âli Imrân, 3: 21).

Masalah kemanusiaan merupakan tuntutan dan tanggung jawab bersama tanpa pandang bulu (mas-ûliyyah insâniyyah). Dalam hukum Islam juga dikenal lima prinsip universal (kulliyyât al-khams) yang dijadikan pertimbangan bagi para ahli fikih dan hukum Islam dalam menetapkan produk hukum yaitu: hifzh ad-dîn, hifzh an-nafs, hifzh al’aql, hifzh al-mâl, dan hifzh al-‘irdh wa an-nasl.

HAM yang dijelaskan dalam 30 pasal UDHR, pada dasarnya terangkum dalam lima prinsip itu (Said Aqil Siradj, 1999: 109). Hak beragama terwadahi dalam hifzh ad-dîn.

Hak hidup, terbebas dari rasa takut, penganiayaan, penindasan, dan menentukan nasib sendiri tercermin dalam hifzh an-nafs. Hifzh al-‘aql merupakan prinsip yang menjamin kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, hak pendidikan, berbudaya, berserikat, dan berkumpul. Sedangkan hak atas jaminan sosial, bebas dari kepalaran, dan upah yang layak.

Akhirnya, hifzh al-‘irdl wa an-nasl merupakan muara bagi persamaan derajat di hadapan hukum, hak privacy, hak berkeluarga, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas peradilan bebas. Begitu mulianya Islam menempatkan sosok manusia. Inilah cita-cita yang melandasi berdirinya masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, melalui tema Hari HAM tahun ini di tengah wabah Pandemi yang melanda seluruh dunia, diharapkan menumbuhkan kepedulian terhadap hak asasi manusia agar segera pulih dari krisis yang ada.(***)

Semua dengan protokol kesehatan. Sudah setengah bulan ini, resesi ekonomi global melanda. di mana pertumbuhan ekonomi dunia rata rata minus 5,2 persen. Tak terkecuali Indonesia yang diprediksi mampu tumbuh di atas 5 persen, harus mengkoreksi angka pertumbuhan antara 2-5 persen.

Belum ada cara mujarab untuk bangkit dari resesi ekonomi. Kebangkitan ekonomi tanah air kita sesungguhnya sudah beralih dari pola agraris ke industri. Akan tetapi ketidakkokohan fundamental agraria bisa jadi membuat kita harus berfikir ulang tentang revolusi ekonomi digital 4.0 Bahkan 5.0 akan mengalami big hang. Revolusi 4.0 bertumpu pada lompatan digital dan informasi, sementara revolusi 5.0 bertumpu pada Human Resourse Development (HRD).

Kebutuhan masa depan manusia tanpa mempersiapkan kebutuhan paling pokok dan mendasar manusia adalah keniscayaan. Kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan dan papan. Pergeseran manusia dari pola agraris ke era industri membuat terjadi pergeseran lahan pertanian menjadi lahan pabrik pabrik industri. Pun pola pekerjaan, banyak petani beralih menjadi buruh pabrik dan sektor usaha.

Jumlah petani kita sekarang 27,1 juta orang, bayangkan jumlah penduduk Indonesia sekarang yang sudah di atas 315 juta. Secara perhitungan kasar satu orang mensuplai 11-12 orang. Saya kira ke depan, pemerintah perlu lagi punya prioritas mencetak sawah baru setengah juta hektar per tahun.

Memberdayakan pemuda untuk kembali menggeluti bidang pertanian. Kebutuhan ini dirasa mendesak agar kita yang sudah berswasembada pangan sejak 1970 an tidak terdampak terlalu jauh dari resesi ekonomi global dan pandemi.

Resesi ekonomi ini akan bangkit apabila kita membangun fundamental ekonomi. Ya, mau tidak mau kita harus menata ulang dari sektor sektor produksi agar berswasembada pangan kembali. Hanya dengan memperkuat basis produksi di hilir dan meningkatkan kualitas di sektor hulu dengan keunggulan kompetitif dan komparatif, kita bisa bersaing dan masuk pasar global atau ekspansi.

Memang ada cara revolusioner untuk memperkokoh fundamental ekonomi dengan cara perang. di mana sektor pertahanan keamanan diperkuat dengan cara investasi di sektor senjata, produksi teknologi perang, memperkuat alat alat pertahanan keamanan dan jaringan militer internasional diperkuat.

Dalam kondisi normal cara ini tidak biasa, Bahkan dianggap salah satu cara dari bagian pertahanan dan keamanan dalam menjaga wilayah NKRI. Adalah tidak lazim bila kita memperkuat kawasan militer, dengan membangun pangkalan militer dibeberapa tempat garis terluar perbatasan Indonesia.

Tentu, wacana membangun pangkalan militer yang sempat mengemuka pada Pilpres yang lalu, bisa diwujudkan tanpa ketakutan ini adalah ide dari pihak yang kalah dalam pilpres. Tapi, mari kita duduk dalam kebaikan bersama ada masa depan bersama dalam menjaga wilayah NKRI di mana tantangan jaman harus menyesuaikan situasi global.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang sedang berjalan, berbareng dengan revolusi pertanian yang sedang tumbuh 2,8 persen. Mau tidak mau, revolusi hijau akan kita kembangkan dalam menghadapi persaingan global yang sudah tampak di depan mata.

Pilkada yang begitu ribut dengan saling beradu pengaruh untuk merebut simpati pemilih di masyarakat, termasuk ke kalangan petani, peternak, pekebun, pekerja, milenial. Ini cukup menggembirakan kita menyambut pesta demokrasi kali ini dengan suasana riang gembira.

Celotehan dan sumpah serapah di media sosial anggap saja sampah kata kata, jangan dimadukan ke hati. Anggap saja, pilkada sebagai sarana hiburan, wisata politik yang mendidik dan sarana kita melewati masa transisi demokrasi dari event lima tahunan.

Tanpa perlu saling ngotot mempertahankan pendapat dan saling klaim sebagai pihak paling menang. Pilkada baru masuk masa kampanye.Masa pemilihan dan perhitungan suara masih jauh di depan pada 9 Desember nanti.(***)