Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, selalu ada ujian dan rongrongan terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Rongrongan tersebut, pertama-tama harus ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.

Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa! welthanchaung, pandangan hidup bangsa serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Oleh karena itulah seluruh komponen bangsa untuk menghidupkan, mengamalkan dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk menghadapi segala rongrongan.

Menurut pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita, tujuan nasional dan dasar negara juga harus dipertahankan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bentuk NKRI juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain.

Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika harus terus diaktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat dan mengukuhkan persatuan dan UU kesatuan bangsa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan! Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Negara kesatuan ada dua macam yakni!

Negara kesatuan dengan sistem sentralistik dan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Negara kesatuan dengan sistem desentralistik memiliki lima varian model yakni!

(1), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik! (2), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik! (3), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional! (4), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik, dan (5) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik.

Dari lima model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi ini merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik ketika berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi: Mahmuzar! Jurnal Hukum & Pembangunan, UI Jakarta, 2020)

Untuk ke depannya, bangsa Indonesia harus terus menerus membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis dan seminbang. “Kehidupan bermasyarakat dimana demokrasi dan kebebasan makin hidup, disertai kepatuhan kepada pranata hukum atau rule of law, toleransi, serta etika dan aturan main yang kita sepakati bersama.

Kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, kita laksanakan dengan berbagai cara. (***)

Dr. Mahmuzar, MHum adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) RIAU

Dalam kejadian tersebut 10 orang TKI hilang, sedangkan 10 lainnya berhasil selamat.

Kepala Basarnas Pekanbaru, Ishak menerangkan. “Berdasarkan informasi yang diterima dari Polairud Tanjung Medang, hanya 10 orang yang selamat, lebihnya masih dalam pencarian,” ucapnya, Kamis (23/1) seperti dilansir dari Antara.

Ishak melanjutkan, 10 orang yang berhasil selamat kemudian dirujuk ke Puskesmas Tanjung Medang, Rupat, Bengkalis, guna mendapat perawatan.

Sementara dari 10 korban tenggelam lainnya baru 1 yang diketemukan, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia.

“1 korban lainnya telah ditemukan oleh tim sar gabungan, namun korban berjenis kelamin wanita yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung.” Imbuhnya.

Tim sar gabungan hingga kini masih mencari korban lainnya di perairan rupat bengkalis.

Diterangkannya, bahwa para TKI yang akan menuju ke Malaysia itu, belum diketahui apakah TKI legal dan sesuai prosedur. Adapun dugaan sementara karamnya kapal, diduga karena kapal tersebut bocor dan kemudian karam.

Harimau tersebut diburu dan dibunuh untuk diambil kulitnya yang kemudian dijual. Mirisnya, harimau itu tengah mengandung janin.

Adapun janin harimau yang berjumlah 4 ekor ini dimasukan ke dalam toples, hal ini juga sebagai barang bukti bersama kulit harimau.

“Para pelaku ini berhasil kami tangkap dilokasi dan tempat berbeda pada Sabtu 7 Desember 2019.” Kata Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatra II, Edward Hutapea.

Akibat dari perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 40 Ayat 2, Pasal 21 Ayat 2 (d) UU RI No. 5 Tahun 1990. Yakni tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Para pelaku ini diancam kurungan paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.” Tutup dia.