Selain dilatih, penerapan protokol kesehatan dan mitigasi risiko, petugas di TPS harus dilengkapi APD. Perlu juga dibentuk TPS khusus untuk orang yang didiagnosis dengan Covid-19. Untuk mengurangi risiko kontak antarorang di TPS, KPU bisa membuat protokol yang menggambarkan rute tata cara pencoblosan sejak awal hingga akhir, termasuk sanitasi tangan saat masuk atau ke luar setelah pencoblosan di TPS.
Menjaga Demokrasi
Dari pengalaman Korea Selatan dan sejumlah negara yang menyelenggarakan pemilihan saat pandemi, langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh petugas di TPS berkisar dari memastikan jarak fisik, penggunaan pembersih tangan, dan penanganan khusus terhadap kelompok rentan seperti orang tua. Kemudian pentingnya perlindungan kesehatan para petugas di TPS dalam melayani penyaluran hak demokrasi dan menjaga kesehatan pemilih.
Pandemi Covid-19 telah mengganggu cara normal kita dalam melakukan sesuatu yang akan berdampak pada demokrasi. Tetapi kita harus berusaha membatasi dampak ini. Setiap negara harus mempertimbangkan keadaan dan kemampuannya untuk mengadakan pemilihan sambil tetap menjaga kesehatan para pemilihnya. Karena krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini jarang terjadi, banyak KPU di seluruh dunia minim pengalaman terhadap masalah ini.
Mengadakan pilkada di tengah krisis kesehatan masyarakat adalah mungkin, tetapi perencanaan yang besar diperlukan untuk menghindari agar tidak memperburuk situasi yang sudah mengerikan. Untuk itu, melindungi kesehatan demokrasi sambil melindungi kesehatan masyarakat harus menjadi pedoman KPU dalam merancang tahapan pilkada serentak 9 Desember 2020 yang sempat tertunda.
Untuk itu, dalam pilkada serentak yang akan diikuti 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, KPU membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, serta partai politik dan pemerintah, untuk menavigasi kompleksitas setiap tahapan pilkada. Termasuk berkoordinasi dengan otoritas kesehatan untuk membuat keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan faktor politik dan kesehatan masyarakat untuk melindungi pemilih. (***) Aji Setiawan,ST,Wakil Sekretaris Cabang PPP Purbalingga Jawa Tengah
Komentar